🌦️ Reformasi Secara Total Sangat Didambakan Oleh Bangsa Indonesia Agar

Pencegahandan penanggulangan ancaman disintegrasi bangsa 1. BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG. Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) yang memiliki keaneka ragaman baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku bangsa dan adat istiadat, serta kondisi faktual ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsabangsa lain yang tetap harus ^{Pada kesempatan ini admin akan membagikan Soal dan Jawaban UTS Sejarah Indonesia SMA Kelas 12 Semester 2 2021 tahun pelajaran 2019/2021 terbaru. Semua butir Soal UTS Sejarah Indonesia Kelas 12 semester genap 2 ini bisa digunakan oleh bapak/ibu guru untuk pembuatan naskah asli di sekolahnya mendatang. Atau juga bisa digunakan sebagai tambahan model soal ujian sebagai pembelajaran untuk siswa agar mendapatkan nilai yang bagus pada Ulangan Tengah Semester mata pelajaran Sejarah Indonesia. Soal dan Jawaban UTS Sejarah Indonesia SMA Kelas 12 Semester 2 Tahun 2021 Sejarah Indonesia adalah mata pelajaran wajib untuk semua siswa SMA yang berada di Kelas 12 semua jurusan, baik IPA maupun IPS. Yang mana materinya berkaitan dengan soal cerita, dll. Kami memberikan soal Sejarah Indonesia Kelas 12 ini dalam berjumlah 50 butir soal dan kunci jawaban yang dilampirkan file PDF yang bisa kamu download secara gratis pada artikel ini. Berikut ini linknya Soal dan Jawaban UTS Sejarah Indonesia SMA Kelas 12 Semester 2 2021. DOWNLOAD Baiklah, langsung saja berikut ini adalah Soal dan Jawaban UTS Sejarah Indonesia SMA Kelas 12 Semester 2 2021, Online. Selamat mengerjakan... 1. salah satu isi dari “tritura” yang disampaikan oleh kesatuan aksi mahasiswa indonesia adalahA mengganti presiden soekarnoB pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKIC pembubaran order lamaD penyusunan supersemar E bubarkan PNI dan ormas-ormasnya Jawaban B2. Latar belakang munculnya aksi tritura adalah ?A angkatan darat tidak mendukung perjuangan mahasiswaB ideologi pancasila belum di andalkanC keadaan politik tidak menentukan dan memburuknya keadaan ekonomi D reaksi dari terbentuknya “barisan soekarno” E ABRI tidak mampu menjalankan tugas nya Jawaban C 3. Tujuan dari sistem Pementahan Orde Baru adalah ...A Menggulingkan pemerintahan SukrnoB Mengatasi sistem ekonomiC Mengatasi keadaan yang tidak menentu dan sulit terkendaliD Mengatasi para DemonstranE Merubah sistem Politk Jawaban C4. Pada masa pemerintahan Orde Baru,sisem ekonomi kita terfokus pada.......A sektor perdaganganB Sektr industriC Sektor prtanianD Sektor kehutanan E Sektor tenaga kerja Jawaban A 5. Media cetak yang izin penerbitannya dicabut oleh pemerintah Orde Baru adalah ....A Tempo, Detik, EditorB Tempo, Kompas, DetikC Tempo dan EditorD Media Indonesia dan TempoE Detik, Tempo, Pikiran Rakyat Jawaban C 6. Seorang penyanyi yang dicekal karena dianggap melawan pemerintah Orde Baru ialah A Ebiet G AdeB Ahmad AlbarC Iwan FalsD ChrisyeE Slank Jawaban C 7. Yang bukan termasuk tuntutan reformasi adalah ....A pemberantasan KKNB penghapusan dwi fungsi ABRIC penegakkan supremasi hukumD adili Soeharto dan kroni-kroninyaE tingkatkan gaji pegawai negeri sipil Jawaban E 8. Reformasi dalam bidang hukum bertujuan untuk .....A mengangkat hakim baru yang bersih dari KKNB memecat hakim yang terlibat KKNC menegakkan supremasi hukum tanpa pandang buluD mengusut tuntas kekayaan mantan Presiden SoehartoE menempatkan para hakim sesuai bidangnya. Jawaban C 9. Dibidang penegakkan hukum pemerintahan SBY telah berhasil ... A mengurangi meluasnya penyakit sosialB mengadili para koruptorC menandatangani perjanjian damai dengan GAMD mempertahankan Pulau AmbalatE memberi bantuan kepada korban tsunami Jawaban C 10. Indonesia adalah salah satu pemerkasi berdirinya ASEAN,melallui penandatanganan deklarasi…….A BandungB BogorC BangkokD SingapuraE Malaysia Jawaban C 11. kesatuan - kesatuan aksi yang menuntut pembubaran PKI dipelopori oleh ....A KAMIB KAPPIC KABI D KASI E KAGI Jawaban A 12. Berikut ini adalah tuntutan - tuntutan yang terdapat dalam trirura, kecuali ....A pembubaran PKI B pembersihan kabinet dari unsur - unsur gerakan 30 September 1965C penurunan harga D perbaikan pendidikan E perbaikan ekonomi Jawaban D 13. tindakan yang dilakukan Presiden Soekarno dalam meredam aksi - aksi mahasiswa di Jakarta adalah .... A membubarkan KAPPIB membentuk barisa Soekarno C menutup Universitas IndonesiaD membubarkan KAGIE membekukan Front Nasional Jawaban A 14. Perwira tinggi ABRI yang ditunjuk sebagai pengembang Supersemar adalah ....A Mayor Jendral Basuki RahmatB Brigradir Jendral Mayor Jendral Oemar Wirahadikusumah D Jendral Nasution E Letnan Jendral Soeharto Jawaban E 15. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 bukan hanya menandai pergantian pemerintahan dari rezim orde lama ke orde baru tetapi juga menandai ....A pertumbuhan ekonomi yang dinamis B terselangggaranya stabilitas nasional yang lebih mantapC terciptanya semangat baru bagi kalangan muda D berkembangnya suatu kebijakan pemerintah yang baru E adanya semangat untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Jawaban D 16. faktor utama yang melatar belakangi runtuhnya orde baru adalah ...A budaya KKNB dominasi ABRI dan GOLKAR dalam pemerintahan C terbelengguhnya kebebasan persD terpusatnya kekuasaan negara kepada presiden E kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial Jawaban E 17. berikut inni adalah faktor ekonomi yang melatar belakangi runtuhnya orde baru, kecuali ...A krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan B timbulnya kecemburuan sosial dalam masyarakat C dominasi ABRI dalam pemerintahan D praktek monopoli dalam bidang perekonomian E pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah indonesia Jawaban E18. Dalam melaksanakan kepemerintahannya, presiden Habibie membentuk kabinet ... A AmperaB Pembangunan C Reformasi D Persatuan E Gotong Royong Jawaban C 19. Sidang umum MPR berhasil memilih presiden RI yang keempat, yaitu ...A megawati soekarno putri B akbar tanjungC susilo bambang yudhoyono D abdurrahman wahid E amiens rais Jawaban D 20. Kedudukan presiden aburrahman wahid tidak bertahan lama akibat terkait kasus...A BLBIB Bank BALIC BULOGATED BAPINDOE Korupsi Jawaban C 21. Pada 11 maret 1966. presiden soekarno kembali mengadakan sidang kabinet 100 mentri. pada saat persidangan berlangsung, presiden soekarno menerima laporan dari Brigjen Sabur Komandan pasukan Cakrabirawa bahwa disekitar istana terdapat ....A orang - orang yang ingin mengunjungi presiden B pasukan tidak dikenal C orang yang mengaku sebagai bagian dari persidangan tersebut D berbagai macam orang ingin sekali melihat persidangan berlangsung E pasukan yang sangat terlatih Jawaban B22. Berdasarkan surat perintah 11 maret 1966. Letjen Soeharto segera mengambil tindakan - tindakan penting dalam rangka mengendalikan dan mengamankan situasi yang semakin tidak menentu akibat gerakan 30 september 1965. tindakan pertama dan utama yang diambil oleh Letjen Soeharto adalah .....A membubarkan PKI B membubarkan PKI beserta seluruh ormas yang bernaung didalamnya C memberikan sambutan bagi segenap masyarakat indonesia D memimpin kembali menjadi bagian dari PKI E mengisi pos - pos yang kosong Jawaban B 23. Dibawah ini yang bukan merupakan faktor - faktor penyebab munculnya tuntunan reformasi dan jatuhnya pemerintahan orde baru adalah .....A faktor ekonomiB faktor politikC faktor sosial budaya D faktor kesenjangan sosial E faktor dominasi presiden Jawaban C 24. di bawah ini adalah nama - nama orang yang meninggal dalam tragedi trisakti, kecuali ....A elang mulya lesmana B heri haryanto C hendiawan lesmana D hafidin royan E arief rahman hakim Jawaban E25. TRITURA pada dasarnya ....A tiga usulan kabinet B tiga kebijaksanaan presiden C tiga tuntunan pemerintah D tiga tuntunan rakyat E tiga kebijaksanaan rakyat Jawaban D 26. TRITURA yang pertama menyangkut ...A politik B ekonomi C sosial D budayaE hubungan luar negeri Jawaban B27. Jatuhnya pemerintahanan orde baru diawali dengan adanya ...A krisis moneterB krisis ekonomiC krisis kepercayaan D krisis politik E. krisis sosial Jawaban A28. Tokoh yang terpilih untuk mendampingi presiden soeharto sebagai wakil presiden berdasarkan keputusan sidang umum MPR 1988 adalah ....A Habibie B Tri SutrisnoC SoedarmonoD Meordiono E Ali Alatas Jawaban A29. Motor penggerak tuntutan reformasi di Indonesia pada awalnya adalah .... A mahasiswaB kaum intelektual C para tokoh agama D para militer khususnya TNI ADE para tokoh politik Jawaban A 30. Presiden soeharto melakukan reshuffle Kabinet Pembangunan VI menjadi ....A Kabinet Pembangunan VIIB Kabinet reformasi C Kabinet demokrasi D Kabinet pro rakyat E Kabinet indonesia bersatu Jawaban A 31. Peristiwa yang mempercepat jatuhnya pemerintahaan orde baru dan munculnya reformasi adalah ....A Presiden Soeharto menghadiri KTT G-15 di Kairo, Mesir, padahal kondisi dalam negeri sedang krisisB adanya peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998C pemerintahan mengumumkan kenaikan BBM dan TDL di tengah krisis ekonomiD pernyataan Pimpinan MPR agar Soeharto mundur dari jabata presidenE mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR / DPR Jawaban B 32. Reformasi secara total sangat didambakan oleh seluruh bangsa Indonesia agar ....A Indonesia menjadi terkenal di dunia internasionalB para investor segera menanamkan modalnyaC kemakmuran rakyat yang merata dapat terwujudD rakyat terhindar dari bahaya nepotismeE permusuhan antarsuku, antargolongan, dan antaragama terhenti Jawaban C33. Pada akhir masanya, pemerintahan Orde Baru mengalami krisis kepercayaan, dalam arti ....A pemerintahan tidak yakin akan mampu mengatasi keadaanB rakyat tidak percaya pada pemerintahC para investor menarik investasinya dari IndonesiaD timbulnya ketidakpercayaan rakyat dan negara - negara asingE negara - negara asing mengurangi kerja samanya dengan indonesia Jawaban B 34. Sesudah sidang umum MPR tahun 1999, harapan Habibie untuk mencalonkan diri sebagai presiden RI kandas ketikaA pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh MPRB DPR menyatakan mosi tidak percaya kepada HabibieC partai golkar tidak mencalonkan Habibie sebagai calon presiden RI D kalah bersaing dengan Abdurrahman Wahid dan Megawati SoekarnoputriE tersisi dalam babak penyisihan Jawaban A 35. Tampilnya Abdurahman Wahid sebagai presiden RI menggantikan Habibie tahun 1999 karena beliau diajukan oleh “Poros tengah” yang merupakan aliansiA PAN, PPP, dan PKBB PDIP, Partai Golkar, dan PKBC PAN, Partai Demokrat, dan PKBD PPP, PKB, dan Partai DemokratE PAN, PKB, dan Partai Golkar Jawaban A 36. Pemerintahan Habibie berupaya memenuhi tunututan reformasi dengan membentuk kabinet bernama .... A kabinet reformasi B kabinet reformasi pembangunan C kabinet reformasi pembangunan berkelanjutan D kabinet persatuan nasional E kabinet gotong royong Jawaban A 37. Faktor politik yang mendorong munculnya reformasi adalah ....A adanya kriris mata uang rupiah B adanya praktek KKN dalam pemerintahan C belum adanya keadilan dalam perilaku hukum D sulit mendapatkan barang - barang kebutuhan pokok sembakoE munculnya kerusuhan sosial di kota - kota besar di indonesia Jawaban B 38. Faktor sosial yang mendorong munculnya reformasi adalah ....A banyaknya bank - bank yang dilikuidasi B naiknya harga - harga kebutuhan pokokC adanya keinginan perubaha oleh kelompok mahasiswa D golongan masyarakat tertentu masih kebal hukum E kerusuhan tanggal 14 - 15 mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat Jawaban D39. Mahasiswa di Yogyakarta yang tewas dalam pemberontakan denagn aparat keamanan pada demonstrasi masa reformasi adalah ....A Moses GatotkacaB Elang Mulya Lesmana C Hendriawan SieD Hafidhin Royan E Heri Hartanto Jawaban A 40. Peralihan kepemimpinan dari Soeharto ke Habibie dilakukan di ....A sidang umum MPR/DPRB sidang Istimewa MPR/DPRC istana negara D mahkamah agung E istana merdeka Jawaban C}

Atmosferpilpres kali ini, betul-betul terasa sangat berbeda, di bandingkan pilpres-pilpres sebelum nya sejak Pak Harto Lengser. Antusiasme para pendu Jika Jokowi Kalah, Maka Reformasi Resmi Gagal Total - Kompasiana.com

Pada kali ini akan membahas secara lengkap tentang pengertian reformasi beserta tujuan reformasi dan juga latar belakang reformasi yang terjadi di Indonesia yang terjadi pada masa orde baru, untuk lebih jelasnya simak pembahasan dibawah ini REFORMASI Pengertian ReformasiTujuan ReformasiLatar belakang Reformasi Di IndonesiaKrisis PolitikKrisis EkonomiKrisis HukumKrisis SosialKrisis Kepercayaan Pada PemerintahShare thisRelated posts “Reformasi secara umum memiliki arti perubahan pada suatu sistem yang ada pada suatu masa tertentu” Pendapat lain mengatakan bahwa reformasi yaitu proses pembentukan ataupun perubahan suatu sistem yang ada pada suatu masa dan diganti dengan sistem yang baru. Perubahan dan perbaikan itu utamanya dilakukan pada bidang tertentu misalnya politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan. Reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya merupakan untuk perbaikan pada bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi tak terjadi begitu saja, terdapat beberapa syarat terjadinya suatu reformasi. Berikut ini merupakan beberapa syarat terjadinya reformasi Adanya penyimpangan yang terjadi pada penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat. Adanya harapan dan cita positif yang ingin dicapai pada masyarakat di masa depan. Adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang dicapai. Tujuan Reformasi Umumnya tujuan reformasi yaitu untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat hingga menjadi lebih baik dan tepat sasaran di masa depan. Beberapa tujuan reformasi biasanya yaitu Guna membuat perubahan serius dan bertahap untuk seluruh elemen masyarakat dan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melakukan penataan ulang kepada seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan undang-undang yang selama ini menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita dalam bernegara. Memperbaiki tiap bidang kehidupan masyarakat dan negara, yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Menghilangkan kebiasaan lama atau cara-cara hidup yang tak sesuai dengan semangat reformasi. Misalnya, perilaku Kolusi Korupsi Nepotisme dan lain-lain. Latar belakang Reformasi Di Indonesia Berawal dari krisis asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan kepemimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. reformasi Pemerintahan Soeharto makin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu terjadinya Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa semakin meluas hampir diseluruh wilayah Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Krisis Politik Secara hukum, kedaulatan rakyat dilakukan MPR. Namun pada kenyataannya anggota MPR diatur dan direkayasa yang sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan Nepotisme. Selain itu, penyelenggaraan negara masa Orde Baru berjalan dengan cara tak transparan, banyak terjadi pembredelan pada media massa yang berseberangan dengan pemerintah hingga aspirasi rakyat pun tidak tersalurkan dengan baik. Hal itu menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah Orde Baru sampai muncullah kaum reformis. Krisis Ekonomi Ketika itu krisis moneter terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mempengaruhi perekonomian pada negara Indonesia. Indonesia banyak mengalami pelemahan nilai mata uang Rupiah yang drastis, hutang-hutang negara dan swasta, juga peyimpangan yang terjadi oelh sistem ekonomi dimana para konglomerat menguasai bidang ekonomi dengan cara monopoli, oligopoli, korupsi, dan kolusi. Krisis Hukum Jaman Orde Baru juga banyak terjadi penyimpangan hukum. yang kami rangkum dan beberapa diantaranya yaitu Hukum dijadikan hanya sebagai alat pembenaran atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Banyak nya rekayasa proses peradilan bila menyangkut penguasa, keluarga, maupun kerabatnya. Kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif dan cenderung melayani kehendak penguasa. Krisis Sosial Jaman Orde Baru, masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kelas, yaitu; Kaum elit, merupakan elit politik dan para pengusaha keturunan Tionghoa yang dekat dengan pemerintahan Orde Baru maupun keluarga Cendana. Rakyat kecil, yaitu masyarakat umum yang bukan kerabat atau kenalan keluarga Cendana. Kesenjangan sosial ekonomi terjadi di Indonesia yang menyebabkan kecemburuan, sampai menimbulkan kerusuhan dan penjarahan. Krisis Kepercayaan Pada Pemerintah Pada puncaknya, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tak percaya pada pemerintahan Orde Baru. Lalu kemudian menimbulkan banyak demonstrasi dan kerusuhan yang meminta pemerintah Orde Baru turun. Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 adalah puncaknya, dimana 4 mahasiswa tertembak mati sebab melakukan demonstrasi. Peristiwa itu kemudian menyulut lebih banyak kerusuhan dan penjarahan sampai akhirnya Presiden Soeharta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Demikianlah pembahasan tentang artikel ini, Semoga bermanfaat Artikel lainya Contoh Surat Peringatan dan Ketentuan Menurut Undang-Undang Sejarah Kerajaan Gowa Tallo Sosial, Budaya dan Ekonomi Jelaskantantangan bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Reformasi! SD Matematika Bahasa Indonesia IPA Terpadu Penjaskes PPKN IPS Terpadu Seni Agama Bahasa Daerah ^{Seiring terbentuknya berbagai institusi dan aturan-aturan baru lewat reformasi hukum pasca 1998, Indonesia pernah disebut sebagai negara demokrasi yang sehat. Tapi belakangan, reformasi hukum semakin tidak berjalan dan watak asli demokrasi Indonesia muncul ke permukaan demokrasi tidak sesehat dugaan. Banyak lembaga-lembaga hukum dan aturan-aturan kini jauh panggang dari api. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK - salah satu capaian reformasi paling penting - telah semakin menjauh dari tujuan. Aturan seperti Undang-Undang UU Cipta Kerja dibuat tanpa partisipasi publik dan cenderung melayani kepentingan segelintir elite. Mengingat berbagai bantuan pembangunan untuk reformasi hukum dari lembaga-lembaga donor telah digelontorkan ke Indonesia, terutama pada era Reformasi, kebuntuan ini menjadi pertanyaan. Berbagai studi menjelaskan musababnya pada lemahnya desain kelembagaan, atau dibajaknya institusi-institusi hukum untuk kepentingan politik sempit, atau karena aparat yang kurang kompeten. Masalah kelembagaan dan aparaturnya juga kerap dihubungkan dengan rentang usia pembaharuan hukum yang masih pendek, dibandingkan dengan pengalaman negara-negara maju. Studi lainnya menekankan pada keragaman hukum yang tumbuh dalam masyarakat pluralisme hukum, sehingga upaya transplantasi’ satu hukum yang liberal dan rasional tak selalu bisa diterima. Riset kami pada 2019-2021 menunjukkan bahwa keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum. Kemampatan ini lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang tak sejalan dengan prinsip-prinsip liberal - yang kami sebut sebagai legalisme iliberal. Dengan watak semacam ini, hukum cenderung bekerja untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan upaya perlindungan hak warga negara dan tak dapat menjamin perwujudan keadilan. Dalam upaya menumpuk kekayaan dan kekuasaan, kekuatan-kekuatan ekonomi-politik yang ada tidak berkepentingan membentuk sistem hukum yang rasional. Selama ini masih terjadi, upaya mewujudkan hukum yang rasional itu — yang sejalan dengan rule of law sebagai konsep pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak warga — akan terus terhenti. Read more Riset reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak lantas menurunkan korupsi Kapitalisme dan kekacauan Bentuk pengorganisasian kekuatan-kekuatan ekonomi-politik adalah perwujudan dari perkembangan kapitalisme dan evolusi negara yang spesifik. Secara sederhana, kapitalisme adalah sistem ekonomi dan politik yang bertumpu pada penguasaan alat produksi oleh privat untuk akumulasi profit. Pemikir klasik Max Weber menjelaskan bahwa perkembangan tata ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh suatu kerangka hukum tertentu. Menurut Weber, hukum yang rasional — yakni yang bisa memberikan prediktabilitas dan kepastian — dapat menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam sejarahnya, hukum yang rasional merupakan respons atas kekuasaan yang absolut dari kelas aristokrat. Hukum yang rasional pada mulanya bertujuan agar kepentingan kelas kapitalis borjuis yang baru tumbuh bisa terlindungi dari campur tangan penguasa politik dan terutama dari pungutan pajak yang mencekik. Dalam perkembangannya, hukum juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan bagi kelas pekerja dan secara lebih luas juga warga negara. Dari pengalaman masyarakat Eropa Barat, dapat kita lihat bahwa hukum yang rasional bukan semata pemberian negara atau hasil transplantasi lembaga donor, melainkan produk dari konflik sosial. Sementara itu, kapitalisme yang diperkenalkan melalui kolonialisme di Indonesia menciptakan struktur kekuasaan ekonomi dan politik yang amat berbeda dari pengalaman bangsa-bangsa Eropa. Di Indonesia, tidak ada kelas aristokrat yang dominan secara politik maupun kelas borjuis yang kuat secara ekonomi. Akibatnya, negara yang ditopang birokrat warisan kolonial tidak hanya memegang kendali atas kekuasaan politik, tetapi juga menggantikan fungsi kelas kapitalis. Badan-badan usaha milik negara hasil nasionalisasi perusahaan Belanda, misalnya, menjalankan peran sentral dalam proses perkembangan kapitalisme pada awal berdirinya Indonesia. Saat kemudian kelas kapitalis telah tumbuh berkat bantuan negara, mereka amat bergantung pada akses atas kontrak dan perlindungan politik dari penguasa. Keadaan ini menciptakan fusi kekuatan ekonomi dan politik. Di sini, pelaku ekonomi dominan cenderung tidak memerlukan hukum yang rasional untuk membatasi campur tangan politik maupun untuk membangun otonomi relatif dari negara. Alhasil, ekonomi didominasi oleh sektor-sektor yang membuka ruang besar bagi perburuan rente dengan memanfaatkan alokasi sumber daya dari negara, yang sekaligus meminggirkan liberalisme pasar. Maka, ada dua poin pokok yang patut kita pertegas. Pertama, keberadaan rule of law tidak selalu memiliki korelasi positif yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua, ketiadaan hukum yang rasional, tumpang-tindih aturan, dan segala bentuk kekacauan disorder - termasuk maraknya korupsi dan mobilisasi kekerasan - tidak selalu menjadi hambatan bagi kegiatan usaha. Dalam banyak kasus, seperti di Indonesia, kekacauan ini ironisnya justru menjadi alat yang menunjang akumulasi kapital. Mahasiswa dan buruh berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Banyumas, Jawa Tengah, pada Oktober 2020. Idhad Zakaria/Antara Foto Legalisme iliberal Bagaimana berbagai bentuk kekacauan yang menopang kerangka pengaturan yang iliberal dapat berguna dalam upaya-upaya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan? Bukankah kekacauan justru melahirkan ketidakpastian bagi iklim usaha yang menghambat pertumbuhan ekonomi? Hasil survei dari World Economic Forum, misalnya, mengategorikan korupsi — yang merupakan salah satu bentuk kekacauan — sebagai penghambat utama investasi. Logikanya, jika korupsi berkurang, maka ekonomi akan berkembang. Pada kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika Presiden Joko “Jokowi” Widodo gencar mendorong perbaikan iklim investasi untuk meningkatkan rangking indeks kemudahan berbisnis, ia bersama Dewan Perwakilan Rakyat justru berkontribusi dalam berbagai upaya pelemahan KPK. Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, bahkan tegas menyatakan bahwa keberadaan KPK adalah penghambat investasi. Ia memang sempat mengoreksi pernyataan itu, namun pesan tentang logika kekuasaan yang sebenarnya, telah sampai kepada publik. Hasil wawancara kami dengan beberapa pengusaha nasional mengonfirmasi logika itu. Bagi mereka, keberadaan KPK yang kuat adalah pengganggu usaha. Saat menjabat sebagai ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Roeslan Roeslani, juga menegaskan bahwa UU KPK yang baru berdampak positif bagi iklim investasi. Pandangan-pandangan ini tentu bertentangan dengan asumsi liberal tentang penciptaan hukum yang rasional untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Kontradiksi ini tampak dari lemahnya gagasan ekonomi pasar bebas di Indonesia yang diharapkan dapat ditunjang oleh hukum yang rasional. Dominasi ekonomi rente menempatkan penegakan hukum pemberantasan korupsi sebagai gangguan. Jokowi juga mengemukakan anjuran-anjuran yang berusaha memfasilitasi ekonomi pasar saat hendak membentuk UU Cipta Kerja yang merevisi dan menggabungkan lebih dari 70 UU. Ia mengklaim UU omnibus ini dapat mengatasi masalah yang menghambat iklim investasi, terutama terkait pungutan liar dan tumpang tindih aturan. Nyatanya, aturan ini dibuat dengan mengabaikan transparansi dan tanpa partisipasi publik yang memadai. Ini bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik sebagai komponen penopang ekonomi liberal. Read more Kemunduran demokrasi dalam pemerintahan Jokowi nyalakan tanda bahaya Reformasi hukum di tengah logika kekacauan Selama aktor ekonomi-politik dominan tidak berkepentingan menegakkan hukum yang rasional, dan lebih bersandar pada berbagai bentuk kekacauan, maka tata politik-hukum akan tetap bertendensi iliberal. Kebuntuan reformasi hukum juga akibat dari dominasi pendekatan yang menekankan pada perubahan-perubahan institusional. Pendekatan ini memandang persoalan hukum disebabkan oleh aturan yang bermasalah, budaya hukum yang lemah, atau penegakannya yang berat sebelah. Banyak lembaga donor telah memberi perhatian pada aspek-aspek ini, di antaranya lewat pelatihan-pelatihan bagi aparat penegak hukum atau penyusun undang-undang. Cara pandang ini berisiko memisahkan pembentukan dan penegakan hukum dari dinamika kekuasaan, dan mengasumsikan hukum sebagai entitas yang otonom dan netral. Keberadaan institusi hukum dengan desain kelembagaan yang baik seperti KPK, misalnya, pernah dianggap sangat menjanjikan untuk reformasi hukum di Indonesia. Akan tetapi, desain kelembagaan yang baik serta dukungan moral dari publik tetap tidak berhasil menyelamatkan KPK dari pembajakan elite. Ini menunjukkan bahwa reformasi yang berfokus pada perubahan institusional dan “gerakan-gerakan moral” masih sulit membendung kekuatan ekonomi-politik yang iliberal. Perubahan-perubahan seperti itu tidak menyentuh logika kekuasaan yang bertumpu pada kekacauan sebagai alat akumulasi kekayaan. Logika kekuasaan ini adalah produk dari bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik diorganisasikan. Maka penting untuk memahami bagaimana pengorganisasian kekuatan-kekuatan itu dalam menganalisis kebuntuan reformasi hukum di Indonesia.} ^{Pencanangandan peresmian itu dimaksudkan agar segenap bangsa Indonesia memberikan perhatian terhadap membaca sebagai suatu unsur dari budaya bangsa. Presiden Megawati menyerukan kepada segenap komponen bangsa Indonesia untuk menyukseskan Gerakan Membaca Nasional pada tanggal 12 November 2003.} Setelah Orde Baru berakhir, rezim pemerintahan berganti ke masa Reformasi. Pancasila sebagai falsafah serta ideologi negara Indonesia berarti bahwa pancasila merupakan sumber inspirasi dan sumber solusi permasalahan bangsa. Namun, saat perkembangan era Reformasi, nilai-nilai murni yang terkandung dalam Pancasila belum diterapkan secara maksimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila seakan-akan telah dilupakan oleh berbagai golongan masyarakat. Pada zaman Reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Maka dari itu, diperlukan pelestarian terhadap nilai-nilai pancasila agar tetap berjalan dengan semestinya terutama pada masa era Reformasi hingga sekarang. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication. Masyarakatmadani yang didambakan dan sedang diperjuangkan oleh kekuatan reforrmatif bangsa Indonesia, Masyarakat madani pada hakikatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat yang tak kenal hukum (lawless) Hal ini dipersulit pula oleh kelas yang sangat besar (sekolah dasar: 50 orang, sekolah menengah pertama: 53, sekolah menengah Web server is down Error code 521 2023-06-16 111353 UTC What happened? The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying. What can I do? If you are a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you are the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information. Cloudflare Ray ID 7d82a046bae40a73 • Your IP • Performance & security by Cloudflare . 343 400 424 313 291 185 278 96

reformasi secara total sangat didambakan oleh bangsa indonesia agar